Jamkesnews

Makassar, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulselbartramal dan Kantor Cabang Makassar melaksanakan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (26/04). Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani membahas perlindungan jaminan sosial kesehatan di Sulawesi Selatan sesuai dengan amanat undang-undang.

“Kami harap masing-masing pihak secara intensif juga untuk menggagas, membahas dan menata kualitas pelayanan, sehingga akan terwujud pula kuantitas kepesertaan Program JKN-KIS. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang,” tuturnya.

Ia menambahkan sejalan dengan hal tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus berkomiten untuk dapat berperan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

“Seluruh OPD harus bertanggung jawab dan berperan, misalnya untuk DPKAD terkait alokasi anggaran untuk iuran, Bappelitbangda dan Dinsos untuk pendataan dan inventarisasi menjangkau kabupaten/kota. Begitupun dengan OPD lainnya,” pungkasnya.

Ia berharap koordinasi yang efektif, dan tindak lanjut atas pembahasan forum ini demi kemaslahatan seluruh warga Sulawesi Selatan. Ia juga menyatakan siap untuk membuat surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota terkait kewajiban kepesertaan JKN-KIS sebagai tindak lanjut Perpres 64 Tahun 2020.

“Terima kasih atensi semua OPD, yang terpenting apa yang disampaikan dalam forum ini agar segera ditindaklanjuti. Terkait dengan surat edaran, akan kami laksanakan juga,” ucapnya. 

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Sulselbartramal, Beno Herman dalam paparannya, mengungkapkan terdapat sejumlah permasalahan dan mengharapkan dukungan OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam forum. 

“Terdapat beberapa tantangan terkait dengan capaian Universal Health Coverage (UHC), terdapat 952 desa yang belum terdaftar dari total 2261 desa, serta 160 PPNPN (tenaga honorer/kontrak) yang belum terdaftar dari total 1.641 satuan kerja Provinsi Sulsel. Kami berharap dukungan OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkap Beno.

(fi/ti)