Jamkesnews

Ambon, Jamkesnews – Dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan primer di Provinsi Maluku, BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, Rabu (23/09) melalui tatap muka dan daring.

“Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Tujuannya hanya satu, yaitu agar seluruh masyarakat peserta JKN-KIS di Provinsi Maluku ini dapat terlayani dengan baik," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon HS Rumondang Pakpahan.

Salah satu poin yang disampaikannya adalah soal rujukan horizontal antar FKTP dapat terlaksana dengan maksimal, baik dalam pelayanan program pemerintah, kebidanan, persalinan, KB, prothesa gigi dan palayanan rawat inap.

“Untuk optimalisasi pelayanan kacamata, saya harap Dinas Kesehatan dapat menunjuk satu atau dua FKTP sebagai pilot project. Kemudian dapat membantu pemenuhan Surat Izin Praktek (SIP) bidan yang bertugas di FKTP agar dapat melakukan pelayanan kebidanan serta mempermudah proses pengajuan klaim non kapitasi,” kata Mondang.

Mondang juga mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki SK Bupati/Walikota tentang ambulan, terutama tarif ambulan air/laut. Hal ini sebagai dasar untuk membantu biaya operasional Puskesmas dikepulauan dalam merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang melintasi air/laut.

“Berikutnya, saya berharap Kepala Dinas Kesehatan dapat mendorong partisipasi Puskesmas di wilayahnya yang memiliki jaringan komunikasi data (jarkomdat) dapat menerapkan antrean online dengan pemenuhan baik sarana, prasarana maupun IT,” imbuhnya.

Terakhir, untuk memastikan kualitas pelayanan kepada peserta JKN-KIS di FKTP dapat optimal BPJS Kesehatan akan melakukan rekredensialing atau penilaian atas standar kualitas FKTP pada Tahun 2020. Mondang meminta setiap FKTP dapat mempersiapkannya dengan optimal mulai dari sarpras, akreditasi, peralatan medis, dan tenaga kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Katrintje Notanubun mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Meski butuh proses, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di FKTP.

“Dari hasil pertemuan ini, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Meski butuh proses, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat cepat terlaksana agar kualitas pelayanan kepada peserta semakin meningkat,” ungkapnya. (hp)