Q : Apakah keseluruhan Perpres 75 tahun 2019 dibatalkan?

A : Tidak, Sesuai dengan Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 hanyaPasal 34 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP (Mandiri) yang dibatalkan.

Q : Berapa besaran Iuran bagi peserta PBPU setelah Pembatalan?

A : Besaran iuran akan menyesuaikan keputusan pemerintah yang segera diterbitkan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut.

Apabila dalam waktu 90 hari sejak diterimanya salinan putusan tidak ada Peraturan Presiden baru yang dikeluarkan, maka besaran iuran kembali seperti pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan besaran iuran sebagai berikut :

a)     Kelas 1 : Rp 80.000

b)     Kelas 2 : Rp 51.000

c)     Kelas 3 : Rp 25.500

Q : Kapan Salinan Keputusan MA diterima oleh Pemerintah?

A : Putusan MA No. 7P/HUM/2020 diterima Pemerintah secara resmi pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Q : Kapan keputusan pembatalan ini berlaku?

A : Putusan MA dinyatakan berlaku terhitung sejak 1 April 2020*.

Q: Bagaimana dengan Iuran yang sudah terlanjur dibayarkan dengan besaran iuran sesuai dengan perpres 75 tahun 2019 setelah adanya Pembatalan ini?

A : Kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya*.

*Sumber: Media Sosial Resmi Kemenko PMK